SIRKESNAS Tahun 2016

    Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 merupakan salah satu riset kesehatan nasional antar Riskesdas yang dilakukan oleh Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan RI. Survei ini dilaksanakan karena belum tersedianya sistem penilaian capaian Indikator Renstra dan RPJMN 2015 – 2019 bidang Kesehatan yang komprehensif. Sistem pencatatan dan pelaporan rutin juga belum memenuhi seluruh indikator kesehatan, sehingga perlu penguatan dan dukungan survei.

    Sirkesnas 2016 melakukan pengukuran dan pengamatan data primer serta penelusuran data sekunder di fasilitas kesehatan dan komunitas untuk mengetahui situasi terkini gambaran status kesehatan masyarakat yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, puskesmas, dan rumah tangga/individu. Data cakupan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas merujuk pada catatan tahun 2015.

    Rancangan Sirkesnas 2016 adalah studi potong lintang (cross sectional). Pengumpulan data dilakukan di 34 provinsi, 264 kabupaten/kota, 400 kecamatan, 400 puskesmas, 1.200 blok sensus, 22.795 rumah tangga, dan 97.986 individu. Pengumpul data adalah peneliti Badan Litbangkes, politeknik kesehatan (poltekkes), universitas (perguruan tinggi), organisasi profesi, ataupun institusi penelitian kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

    Kegiatan yang dilakukan dalam Sirkesnas 2016 adalah : 1. Pembahasan indikator (desk) dengan masing – masing unit terkait di lingkungan Kemenkes, 2. Pembahasan hasil desk bersama dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan, lokakarya bersama unit utama Kemenkes, 3. Pembahasan draft instrumen dan definisi operasional masing – masing indikator dengan lintas program terkait, 4. Pertemuan pakar, 5. Penyusunan instrumen dan pedoman pengisiannya, 6. Ujicoba instrumen (2 kali), 7. Perbaikan instrumen dan pedomannya, 8. Rapat koordinasi teknis tingkat provinsi, 9. Pelatihan pengisian instrumen bagi penanggung jawab teknis (PJT) povinsi/kabupaten/kota, 10. Pembuatan program entry oleh Tim Laboratorium Manajemen Data Badan Litbangkes, 11. Pelatihan pengisian instrumen bagi enumerator, 12. Pengumpulan data di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh PJT dan pengumpulan data di puskesmas dan rumah tangga oleh Tim Enumerator, sekaligus entry data di lapangan, 13. Proses validasi data oleh IAKMI yang dilakukan sejak Rakornis Provinsi hingga pengumpulan data lapangan, 14. Penyusunan dummy table oleh Tim Teknis, 15. Pengiriman data ke Laboratorium Manajemen Data, editing dan cleaning data, 16. Analisis data, 17. Penyusunan laporan, dan 18. Diseminasi.

    Pengorganisasian Sirkesnas 2016 meliputi tingkat Pusat, tingkat Koordinator Wilayah I sampai V (1 Korwil bertanggung jawab atas 6 – 7 provinsi), tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Susunan organisasi Sirkesnas 2016 tingkat Pusat terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pakar, Penanggung Jawab, Tim Teknis, Tim Manajemen Data, serta Tim Manajemen dan Keuangan.

    Validasi studi ini dilaksanakan oleh organisasi profesi kesehatan masyarakat, yaitu IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia). Proses validasi dilaksanakan pada saat rapat koordinasi teknis provinsi, pelatihan PJT, pelatihan enumerator, serta beberapa hari setelah enumerator mengumpulkan data.

    Hasil Sirkesnas 2016 memberikan informasi mengenai pencapaian 36 (tiga puluh enam) indikator kesehatan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan 2015 – 2019, meliputi indikator : kesehatan ibu, kesehatan anak, gizi, kesehatan kerja dan olahraga, penyehatan pangan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan tradisional, dan pelayanan kefarmasian.

  Terdapat 4 (empat) indikator kesehatan ibu yang disurvei dalam Sirkesnas 2016, yaitu persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4), persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil, persentase puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil Sirkesnas menunjukkan bahwa persentase ibu hamil K4 adalah 72,5 persen (target 2015: 72%), persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 94 persen (target 2015: 78%), persentase puskesmas yang melakukan orientasi P4K adalah 88,8 persen (target 2015: 77%), dan persentase persalinan di fasyankes adalah 79,3 persen (target 2015: 75%). Persentase capaian ke-empat indikator kesehatan ibu dalam Sirkesnas ini lebih tinggi dari target Renstra Kemenkes tahun 2015.

    Indikator kesehatan anak meliputi prevalensi berat badan lahir rendah (BBLR), persentase kunjungan neonatus, persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas satu, persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas tujuh dan sepuluh, dan persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR). Hasil Sirkesnas 2016 menunjukkan prevalensi BBLR sebesar 6,9 persen (target 2019: 8%), persentase KN1 sesuai standar sebesar 15,2 persen (target 2015: 75%), persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas satu sebesar 56,6 persen (target 2015: 50%), persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 sebesar 34 persen (target 2015: 30%), dan persentase puskesmas yang menyelenggarakan PKPR sebesar 35 persen (target 2015: 25%).

    Secara nasional capaian indikator bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Sirkesnas 2016 sebesar 11,2 persen, namun capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan target indikator IMD tahun 2015 yang tertuang dalam Renstra tahun 2015-2019, karena berbeda definisi operasional dan cara perhitungannya. Secara nasional capaian indikator bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada Sirkesnas 2016 sebesar 21,5 persen, capaian indikator ini juga tidak bisa dibandingkan dengan target indikator bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif tahun 2015 seperti yang tertuang dalam Renstra tahun 2015-2019 karena berbeda definisi operasional dan cara perhitungannya. Secara nasional capaian ASI eksklusif pada umur 0 bulan hanya sebesar 50 persen dan cenderung terus menurun dengan semakin bertambahnya umur bayi. Hal ini tentunya menjadi salah satu point yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya peningkatkan cakupan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Secara nasional, capaian indikator persentase remaja putri (12-18 tahun) yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) dalam Sirkesnas 2016 sebesar 7,6 persen, lebih rendah dari target capaian indikator tahun 2015 seperti yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkes tahun 2015-2019 sebesar 10 persen. Menurut wilayah, capaian indikator persentase remaja putri (12-18 tahun) yang mendapat TTD di perkotaan adalah sedikit lebih tinggi (8,3%) dibandingkan dengan di perdesaan (7,1%). Persentase ibu hamil yang mendapat/membeli TTD baik yang berasal dari program ataupun mandiri minimal 90 tablet selama kehamilannya adalah 35,8 persen.

    Dalam menentukan indikator kinerja terkait penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil hendaknya tidak hanya mengukur yang mendapat TTD saja tetapi perlu juga mengukur berapa banyak TTD yang sudah diminum ibu selama kehamilan. Selain itu perlu adanya upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) agar ibu hamil mengetahui manfaat suplemen tambah darah dan mau mengonsumsi TTD selama kehamilannya. Secara nasional capaian indikator persentase ibu hamil yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Sirkesnas 2016 adalah sebesar 14,7 persen, capaian indikator ini juga tidak bisa dibandingkan dengan indikator persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT tahun 2015 seperti yang tertuang dalam Renstra tahun 2015-2019, karena keterbatasan Sirkesnas 2016 tidak mempunyai data status gizi ibu hamil pada saat menerima PMT pada tahun 2015 termasuk risiko KEK atau tidak. Secara nasional capaian indikator persentase balita kurus yang mendapat PMT pada Sirkesnas 2016 sebesar 28,5 persen, capaian indikator ini juga tidak bisa dibandingkan dengan target indikator persentase balita kurus yang mendapat PMT tahun 2015 seperti yang tertuang dalam Renstra tahun 2015-2019, karena keterbatasan Sirkesnas 2016 tidak mempunyai status gizi balita pada saat menerima PMT pada tahun 2015 termasuk kategori kurus atau tidak.

    Indikator kesehatan kerja adalah persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar. Definisi operasional indikator kesehatan kerja dasar adalah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja (K3) internal dan layanan kesehatan pada pekerja di wilayah kerjanya. Baseline indikator pada tahun 2014, yaitu sebanyak 1034 puskesmas telah menyelenggarakan kesehatan kerja dasar. Target capaian tahun 2015 sebesar 40 persen, dan pada tahun 2016 sebesar 50 persen. Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja dasar ditentukan apabila (1) puskesmas memiliki dua komponen kesehatan kerja dan (2) puskesmas menyelenggarakan K3 internal minimal dan melaksanakan layanan kesehatan minimal pada pekerja di wilayah kerjanya. Berdasarkan hasil Sirkesnas, dari seluruh puskesmas (400) yang didata, persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar yaitu puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja internal minimal di puskesmas dan yang melaksanakan layanan K3 minimal sebanyak 43,3 persen, sedangkan yang tidak melaksanakan kesehatan kerja dasar sebanyak 56,8 persen.

    Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga apabila menyelenggarakan upaya kesehatan olahraga melalui pembinaan kelompok olahraga dan pelayanan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya. Indikator upaya kesehatan olahraga adalah persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Baseline indikator upaya kesehatan olahraga pada tahun 2014 yaitu sebanyak 671 puskesmas telah menyelenggarakan kesehatan olahraga. Target capaian tahun 2015 sebesar 20 persen, dan pada tahun 2016 sebesar 30 persen. Puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga minimal adalah apabila (1) ada komponen kesehatan olahraga yaitu puskesmas memiliki tenaga yang bertugas melaksanakan kesehatan olahraga dan puskesmas membuat laporan kegiatan terkait kesehatan olahraga, (2) puskesmas melaksanakan pembinaan kesehatan olahraga minimal (penyuluhan atau pendataan), dan (3) puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga minimal (melaksanakan satu pelayanan olahraga). Hasil Sirkesnas menunjukkan, dari 400 puskesmas, sebanyak 32,3 persen puskesmas (ada komponan tenaga dan membuat laporan) melaksanakan pembinaan kesehatan olahraga minimal dan melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga minimal.

    Terkait dengan penyehatan pangan, indikator Renstra yang diukur pada Sirkesnas 2016 adalah persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan dengan target capaian tahun 2015 sebesar 8 persen. Hasil Sirkesnas menunjukan bahwa persentase TPM yang memenuhi syarat sudah melebihi target Renstra yaitu sebesar 42,8 persen dan persentase TPM yang sudah memiliki sertifikat laik sehat adalah sebesar 13,9 persen.

    Indikator imunisasi dasar yang diukur pada Sirkesnas 2016 adalah persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi dan persentase anak usia 0 sampai 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Target persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi pada 2015 sebesar 75 persen, sedangkan target persentase anak usia 0 sampai 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2015 adalah sebesar 91 persen. Hasil Sirkesnas menunjukan bahwa capaian target persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 75 persen sudah tercapai (79,9%), dan persentase anak usia 0 sampai 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap baru mencapai 65,3 persen. Jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2007, Riskesdas 2010, dan Riskesdas 2013, cakupan imunisasi lengkap hasil penelitian ini lebih tinggi (2007 : 41,6%, 2010 : 53,8%, 2013 : 59,2% dan 2015 : 65,3%).

    Indikator Renstra deteksi dini Hepatitis B, yang diukur pada Sirkesnas 2016 adalah persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko dengan target capaian tahun 2015 sebesar 5 persen. Hasil Sirkesnas menunjukan bahwa capaian indikator program ini sudah melebihi target Renstra yaitu sebesar 11 persen.

    Indikator tatalaksana pneumonia yang diukur pada Sirkesnas 2016 adalah persentase kabupaten/kota yang 50 persen puskesmasnya melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS dengan target capaian tahun 2015 sebesar 20 persen. Hasil Sirkesnas menunjukan bahwa capaian program ini telah melebihi target yaitu 67,1 persen. Persentase kota yang telah melaksanakan program ini lebih tinggi (81,8%), dibandingkan dengan kabupaten (64,1%).

    Indikator Renstra Pengendalian Vektor Terpadu yang diukur pada Sirkesnas 2016 adalah persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu dengan target capaian tahun 2015 sebesar 40 persen. Hasil Sirkesnas menunjukkan bahwa dari empat jenis pengendalian penyakit tular vektor yang diamati masih belum mencapai target tersebut, masing-masing Malaria 13,3 persen, Filariasis 3,8 persen, Demam Berdarah Dengue (DBD) 30,7 persen, dan Chikungunya 13,6 persen.

    Ada 7 indikator dalam program penyakit tidak menular yang dikumpulkan dalam Sirkesnas 2016. Indikator persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 55 persen. Persentase puskesmas yang memiliki ≥10 persen desa melaksanakan pengendalian PTM sebanyak 80,5 persen. Kanker payudara dan kanker serviks merupakan 2 jenis kanker terbanyak pada perempuan baik di negara maju maupun berkembang. Proporsi perempuan umur 30-50 tahun yang pernah melakukan deteksi dini kanker payudara dan serviks sebesar 1 persen sedangkan target capaian deteksi dini dalam Renstra pada tahun 2015 sebesar 10 persen. Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama sebesar 17,8 persen. Sebanyak 57,2 kabupaten/kota dengan sekolah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sedangkan kabupaten/kota dengan minimal 50 persen sekolah melaksanakan KTR sebesar 15,9 persen. Prevalensi merokok penduduk pada umur ≤18 tahun sebesar 8,8 persen dan prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia ≥18 tahun sebesar 32,4 persen. Sedangkan prevalensi obesitas sebesar 20,7 persen pada penduduk usia ≥18 tahun.

    Indikator Pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer yang dinilai dalam riset ini adalah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, yang memenuhi salah satu kriteria berikut : Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih bidang Kesehatan Tradisional (Kestrad), Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kestrad ramuan dan ketrampilan, dan Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional. Namun kriteria ketiga tidak dilibatkan dalam proses analisis data Sirkesnas 2016, karena pembinaan merupakan tanggung jawab dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Target indikator tersebut dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah 15 persen pada tahun 2015. Hasil Sirkesnas 2016 menunjukkan bahwa puskesmas yang sudah melaksanakan program pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia sebanyak 39,8 persen.

    Dalam Sirkesnas 2016 terdapat 3 indikator Rencana Strategis dalam hal pelayanan farmasi meliputi persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, dan persentase penggunaan obat rasional di puskesmas. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas yaitu tersedianya obat dan vaksin indikator di puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar pada akhir November 2015 (ada 20 item obat dan vaksin yang digunakan sebagai indikator). Capaian indikator ketersediaan obat dan vaksin pada akhir tahun 2015 yaitu 69,1 persen dari target tahun 2015 sebesar 77 persen sedangkan pada pelaksanaan Sirkesnas 2016 (Mei 2016) diperoleh hasil sebesar 78,5 persen dari target tahun 2016 sebesar 80 persen.

    Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar yaitu persentase puskesmas yang melaksanakan pemberian informasi obat dan konseling. Capaian indikator dari Sirkesnas 2016 yaitu 19,8 persen puskesmas yang melakukan pemberian informasi obat dan konseling, sedangkan puskesmas yang melakukan pemberian informasi obat atau konseling sebesar 46,3 persen, sementara target capaian indicator program pada tahun 2015 adalah sebesar 40 persen. Penggunaan Obat Rasional (POR) adalah persentase penggunaan obat rasional di puskesmas yang diperoleh dari 4 indikator Peresepan yaitu persentase antibiotik pada ISPA non pneumonia, persentase antibiotik pada diare non spesifik, persentase injeksi pada myalgia dan rerata item obat per lembar resep. Capaian indikator POR berdasarkan Sirkesnas 2016 (Desember 2015) yaitu 64,4 persen dari target sebesar 62 persen pada tahun 2015. Persentase antibiotik pada ISPA non pneumonia yaitu 52,4 persen dengan batas toleransi 20 persen, persentase antibiotik pada diare non spesifik yaitu 48,9 persen dengan batas toleransi 8 persen, persentase injeksi pada myalgia 4,1 persen dengan batas toleransi 1 persen dan rerata item obat per lembar resep sebesar 3,4 dengan batas toleransi 2,6.

    Direkomendasikan untuk : 1). Melibatkan aspek kualitas dalam perhitungan pencapaian beberapa indikator kesehatan seperti : cakupan pelayanan kesehatan ibu saat hamil (ANC) agar hasil kuantitas berkorelasi dengan outcome yang ingin dicapai (penurunan AKI dan AKB), Kelas Ibu Hamil, orientasi P4K, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), 2). Melakukan revisi terhadap baseline dan target, seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan beberapa indikator Penyakit Tidak Menular (PTM), 3). Perbaikan definisi operasional (DO) terhadap indikator penjaringan kesehatan peserta didik kelas kelas 1, penjaringan kesehatan peserta didik kelas kelas 7 dan 10, indikator kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, indikator pengendalian vektor terpadu, dan indikator pelayanan kesehatan tradisional, dan indikator ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, 4). Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dapat menjawab indikator Tempat Pengolahan Makanan (TPM), indikator status Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (khususnya imunisasi Polio), indikator deteksi dini Hepatitis B dengan Pemeriksaan HbsAg, tatalaksana pneumonia menggunakan MTBS, indikator Pengendalian Vektor Terpadu, serta indikator terkait Penyakit Tidak Menular (hipertensi, obesitas, merokok), 5). Peninjauan ulang perhitungan komposit 4 (empat) indikator Penggunaan Obat Rasional (POR) dengan formula yang ada, karena tidak relevan dan menimbulkan misinterpretasi rasionalitas. Penggunaan target penurunan persentase penggunaan antibiotik, injeksi dan rerata jumlah item per lembar resep merupakan alternatif yang baik mengingat setiap indikator mempunyai tujuan dan konteks masing-masing yang tidak bisa dibuat komposit.  

 

:: Download