Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2010

    Di dalam hirarki pelayanan kesehatan, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang secara administratif adalah merupakan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas meliputi pelayanan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan), dengan kegiatan pokoknya yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, upaya peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, laboratorium sederhana, pencatatan dan pelaporan, kesehatan usia lanjut dan pembinaan pengobatan tradisional. 

    Mempertimbangkan kondisi di Puskesmas saat ini, dengan masalah: kurangnya kecukupan dana, efektifitas (ketidaktepatan alokasi anggaran dan  terkotak-kotak dalam program), efisiensi (kebocoran dan pemborosan), keterlambatan turunnya dana, masalah penyaluran dan pertanggungjawaban, regulasi keuangan dan ketidakkonsistenan kebijakan. Masalah kewenangan penggunaan pendapatan dan belanja Puskesmas dalam rangka operasionalisasinya yang sangat kaku dan tidak sesuai dengan salah satu sifat pelayanan kesehatan yang penting dan cepat, maka diperlukan adanya inovasi yang dapat menanggulangi keterbatasan anggaran, sehingga sedikit demi sedikit Puskesmas dapat mengurangi ketergantungannya terhadap APBN dan APBD. Dengan demikian perlu adanya reformasi upaya kesehatan untuk mencapai MDGs, termasuk didalamnya adalah reformasi pembiayaan. Reformasi pembiayaan dapat melalui penyaluran langsung dalam bentuk biaya operasional untuk memperlancar kinerja Puskesmas dan jaringannya untuk memberikan pelayanan kesehatan promotif dan preventif dalam upaya melaksanakan SPM guna percepatan pencapaian MDGs.

    Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2010 diluncurkanlah program BOK. BOK adalah Bantuan biaya Operasional Kesehatan non gaji untuk Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif  KIA-KB, Gizi, Imunisasi, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, dan Pengendalian Penyakit untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs. Secara umum biaya operasional Puskesmas yang telah dianggarkan Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mencukupi sehingga mempengaruhi pencapaian cakupan program kesehatan. Kekurangan biaya operasional akan mempengaruhi pula mutu pelayanan kesehatan Puskesmas yang nyata dilihat oleh masyarakat. 

    Dengan demikian dilakukan studi operasional untuk mengetahui kebutuhan biaya operasional sesuai pelayanan kesehatan dasar dan mekanisme penyaluran dana BOK ke puskesmas serta pengaruhnya terhadap kinerja Puskesmas. Manfaat studi operasional ini adalah mendapatkan rumusan kebijakan sistem pembiayaan kesehatan dalam upaya meningkatkan kinerja puskesmas, mendapatkan rumusan mekanisme perencanaan, penyaluran, pemanfaatan, dan pengawasan dana BOK yang efektif dan efisien, mengetahui besaran kebutuhan biaya operasional di puskesmas menurut  variasi kinerja dan variasi regional , mengetahui model pembiayaan kesehatan berbasis kinerja yang akuntabel di puskesmas, sebagai masukan dalam menyusun anggaran kesehatan di tingkat daerah